cris2014.org – Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina yang menjabat dari 2016 hingga 2022, dikenal dengan kebijakan kontroversialnya dalam memerangi narkoba. Sejak awal kampanye kepresidenannya, Rodrigo Duterte telah berjanji untuk memberantas narkoba dengan tindakan tegas, bahkan jika harus menggunakan kekerasan.
Filipina memang memiliki masalah narkoba yang cukup serius. Perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, terutama shabu (metamfetamin), telah menjadi perhatian utama pemerintah selama bertahun-tahun. Rodrigo Duterte meyakini bahwa hanya dengan pendekatan tanpa kompromi, Filipina dapat terbebas dari jaringan narkotika yang mengakar dalam masyarakat.
Kebijakan Rodrigo Duterte dalam Memerangi Narkoba
Begitu menjabat sebagai Presiden Filipina, Rodrigo Duterte meluncurkan Operasi Tokhang, sebuah kampanye 368MEGA anti-narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Nasional Filipina (PNP). Kampanye ini melibatkan penggerebekan besar-besaran terhadap tersangka pengedar dan pengguna narkoba di berbagai wilayah.
Kebijakan Rodrigo Duterte mencakup:
- Eksekusi Ekstra-Yudisial (EJK): Banyak tersangka narkoba ditembak mati tanpa proses pengadilan.
- Pemberian Imunitas kepada Polisi: Aparat kepolisian diberikan kebebasan luas dalam menjalankan operasi anti-narkoba.
- Pelanggaran HAM: Berbagai laporan menyebutkan ribuan orang tewas tanpa bukti kuat keterlibatan dalam peredaran narkoba.
Dampak Perang Narkoba terhadap Masyarakat Filipina
Perang narkoba yang digagas Duterte menuai berbagai dampak, baik positif maupun negatif.
Dampak Positif:
- Penurunan Kejahatan: Pemerintah mengklaim angka kejahatan menurun drastis akibat kebijakan keras Duterte.
- Ketakutan bagi Pelaku Kejahatan: Para bandar narkoba mulai menahan diri karena takut terhadap tindakan aparat.
Dampak Negatif:
- Pelanggaran HAM: Ribuan orang, termasuk warga sipil yang tidak bersalah, menjadi korban kebijakan ini.
- Kecaman Internasional: Filipina menghadapi tekanan dari organisasi hak asasi manusia, termasuk PBB dan Amnesty International.
Ancaman Penangkapan terhadap Rodrigo Duterte: Kronologi dan Reaksi
Investigasi terhadap Dugaan Pelanggaran HAM
Selama masa kepemimpinannya, berbagai lembaga internasional mulai menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam perang narkoba Rodrigo Duterte. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bahkan memulai penyelidikan terhadap kebijakan yang diduga menyebabkan ribuan kematian.
Beberapa organisasi yang aktif menyelidiki kasus ini antara lain:
- Human Rights Watch (HRW)
- Amnesty International
- Komisi Hak Asasi Manusia Filipina
Dalam investigasi awal, ditemukan banyak kasus di mana korban pembunuhan tidak mendapatkan keadilan karena kurangnya penyelidikan dari pemerintah Filipina. Banyak keluarga korban merasa takut untuk berbicara karena ancaman dari pihak berwenang.
Tanggapan Rodrigo Duterte atas Ancaman Penangkapan
Menanggapi penyelidikan yang dilakukan oleh ICC dan organisasi HAM, Duterte dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak menyesali keputusannya dalam memerangi narkoba di Filipina.
Dalam sebuah wawancara, Rodrigo Duterte mengatakan:
“Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya melindungi rakyat Filipina dari bahaya narkoba.”
Selain itu, Duterte juga mengeluarkan beberapa pernyataan provokatif:
- Menolak bekerja sama dengan ICC.
- Mengancam akan menangkap penyelidik asing yang masuk ke Filipina.
- Menyatakan bahwa dirinya bersedia masuk penjara jika itu harga yang harus dibayar untuk kebijakannya.
Respon Pemerintah Filipina terhadap Tuduhan Internasional
Pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan penggantinya, Ferdinand Marcos Jr., menghadapi dilema besar dalam menangani kasus ini. Di satu sisi, mereka ingin menjaga hubungan baik dengan komunitas internasional. Di sisi lain, Rodrigo Duterte masih memiliki pengaruh kuat di politik Filipina.
Beberapa langkah yang telah diambil pemerintah Filipina:
- Menolak penyelidikan ICC dengan alasan kedaulatan nasional.
- Melakukan investigasi internal untuk menunjukkan komitmen terhadap keadilan.
- Menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mengkritik perang narkoba.
Respons Internasional terhadap Kebijakan Rodrigo Duterte
Kritik dari Organisasi HAM dan PBB
Berbagai organisasi internasional mengecam keras kebijakan Duterte dalam perang narkoba. PBB melalui Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia menuntut penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintahan Duterte.
Beberapa kritik utama yang diberikan:
- Tidak adanya proses hukum yang adil bagi korban eksekusi.
- Kurangnya akuntabilitas bagi aparat kepolisian yang melakukan pembunuhan.
- Ketakutan dan represi terhadap aktivis dan jurnalis yang mencoba mengungkap kebenaran.
Sikap Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap Rodrigo Duterte
Amerika Serikat dan Uni Eropa menjadi dua pihak yang paling vokal dalam mengkritik kebijakan Duterte. Beberapa langkah yang diambil oleh kedua pihak ini antara lain:
- Membatasi bantuan militer kepada Filipina.
- Meninjau kembali perjanjian dagang dan investasi.
- Menyerukan investigasi lebih lanjut di tingkat internasional.
Dukungan dan Pembelaan dari Pendukung Duterte
Meskipun mendapat kecaman global, Duterte masih memiliki banyak pendukung di Filipina. Mereka berpendapat bahwa:
- Duterte telah berhasil menekan angka kejahatan.
- Media internasional membesar-besarkan jumlah korban perang narkoba.
- Campur tangan asing dalam urusan Filipina adalah bentuk neokolonialisme.
Masa Depan Duterte dan Filipina Pasca Perang Narkoba
Kemungkinan Proses Hukum terhadap Duterte
Dengan meningkatnya tekanan dari komunitas internasional, Duterte kini menghadapi kemungkinan proses hukum, baik di dalam maupun luar negeri. Ada beberapa skenario yang bisa terjadi:
- Pemerintah Filipina menolak bekerja sama dengan ICC, sehingga penyelidikan sulit dilakukan.
- Duterte bisa ditangkap jika ia bepergian ke negara yang mendukung ICC.
- Adanya kemungkinan amnesti jika pemerintahan saat ini ingin menghindari ketegangan politik dalam negeri.
Dampak Kebijakan Duterte terhadap Pemerintahan Berikutnya
Pemerintahan pengganti Duterte kini harus menghadapi dampak panjang dari kebijakan perang narkoba. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah:
- Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
- Menghadapi tekanan dari keluarga korban perang narkoba.
- Menyeimbangkan kebijakan keamanan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Bagaimana Perang Narkoba Mempengaruhi Politik Filipina
Kasus Rodrigo Duterte menjadi peringatan bagi pemimpin-pemimpin Filipina di masa depan. Perang narkoba telah meninggalkan luka mendalam di masyarakat Filipina dan memicu perdebatan panjang tentang batas-batas kekuasaan eksekutif.
Jika Rodrigo Duterte benar-benar diadili, hal ini bisa menjadi preseden bagi pemimpin lain yang berniat menggunakan kebijakan keras tanpa memperhitungkan hak asasi manusia. Namun, jika ia lolos dari tuntutan, maka ini akan menjadi sinyal bahwa kekuatan politik di Filipina masih bisa mengalahkan hukum internasional.
Kesimpulan
Rodrigo Duterte tetap menjadi sosok kontroversial dalam sejarah Filipina. Perang narkoba yang ia jalankan telah meninggalkan dampak besar bagi negara dan masyarakatnya. Kini, dunia menanti apakah Duterte akan menghadapi proses hukum atau tetap bebas tanpa konsekuensi hukum yang berarti. Apakah keadilan akan ditegakkan ataukah Duterte akan tetap bertahan sebagai simbol kebijakan keras di Filipina? Jawabannya masih belum pasti.